Integrasi Pelayanan Berbasis NIK E-KTP Bisa Pengaruhi Pilkada ?

Jelang Pilkada Tanah Bumbu tahun 2020 beredar isu di kalangan terbatas terkait akan adanya sejumlah perusahaan yang mengarahkan para karyawannya yang memegang E-KTP Kabupaten Kotabaru agar pindah menjadi warga pemegang E-KTP Tanah Bumbu agar mereka bisa ikut mencoblos di Pilkada Tanah Bumbu, karena diketahui wilayah Tanah Bumbu dan Kotabaru saling berbatasan terutama Kecamatan Simpang Empat dan Kelumpang Hilir. 

Sementara itu Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor beberapa hari lalu mengeluarkan kebijakan yang cukup strategis. Di sisa masa jabatannya yang tinggal sedikit Bupati Tanah Bumbu yang merupakan bagian dari Tim Pemenangan Paslon Zairullah Azhar dan HM. Rusli (ZR) ini mencanangkan integrasi pelayanan berbasis NIK E-KTP yang melibatkan beberapa SKPD antara lain Diskominfo, Dinas Kesehatan, RSUD dan seluruh Puskesmas.

Kebijakan tersebut dinilai beberapa kalangan bisa mempengaruhi warga pemilih menjelang Pilkada mengingat posisi politis Bupati.

"Kebijakan strategis itu kurang elok dikeluarkan Bupati saat ini apalagi ini mau Pilkada takutnya ada peningkatan jumlah penduduk Tanah Bumbu yang digiring untuk memilih Paslon tertentu," ungkap seorang tokoh warga di Batulicin.

Kekuatiran tersebut pun ditepis oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Tanah Bumbu, Eka Saprudin ketika dihubungi Media ini, Kamis (15/10/20).

"Untuk SKPD lain memanfaatkan data penduduk berbasis NIK untuk kemudahan pelayanannya, bukan untuk memohon E-KTP," ujar Eka. 

Isu dugaan akan adanya penerbitan E-KTP baru bagi warga luar daerah Tanah Bumbu ini jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh RelawanSahabat Muda SHM.

"Kami minta kepada pihak Bawaslu, KPU, dan Disdukpencapil Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tidak menerbitkan KTP baru maupun pindahan dari luar daerah Tanah Bumbu," pinta Lawyer Sahabat Muda SHM, Syaprudin Laupe. (Jurnalisia Online, Senin (14/09/20). (Red)