Pihak di Pemkab Tahah Bumbu yang terkait dengan dugaan tersebut, diantaranya Pj Sekdakab, Ambo Sakka beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi sejumlah media; tak membantah tapi juga tak membenarkan dugaan itu.
Dugaan perubahan data di APBD itu pun telah pula dilaporkan oleh Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3KRI) ke pihak Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu.
Beberapa yang lalu Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Andi Akbar mengungkapkan terkait laporan LP3KRI itu pihaknya menangani secara step by step.
Sementara itu pihak DPRD hingga saat ini belum memberikan tanggapannya terkait dugaan perubahan data APBD itu secara resmi, sedangkan pemberitaan sejumlah media terus bergulir gencar mengekspose masalah yang berpotensi merugikan sejumlah pihak tak terkecuali DPRD sendiri.
"Nanti akan dirapatkan," kata Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Supiansyah, ZA, SE, MH beberapa waktu lalu kepada media ini melalui WhatsApp.
Menguatnya dugaan ada data yang diubah di APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 itu adalah dengan adanya keluhan dari beberapa Anggota DPRD Tanah Bumbu sendiri yang mengetahui usulan kegiatan mereka untuk masyarakat menghilang, padahal sudah masuk sejak Musrenbang.
Ia pun menambahkan, selain usulan yang nilainya cukup besar itu, terdapat pula usulan-usulan yang nilainya ratusan juta rupiah ikut menghilang.
"Saya tak berani bicara sekarang terkait menghilangnya usulan saya itu ke media secara terang-terangan, biar nanti Ketua DPRD saja yang bicara, atau terkecuali ada ijin dari Ketua DPRD untuk bicara ke media maupun ke publik," tutup Anggota DPRD yang sudah 2 periode duduk sebagai Legislator. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Momentar Anda adalah cerminan otak Anda, maka lebih baik diam daripada sok tahu.