Kades Sangking Baru Kotabaru Dilaporkan Ke Polres Kotabaru

Advocad/Konsultan Hukum Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega yang bertindak untuk dan atas nama H. Abdullah akhirnya melaporkan Kepala Desa Sangking Baru, Asrul Pani ke Polres Kotabaru, Selasa (02/02/21).

Kepala Desa Sangking Baru dilaporkan Tim Kuasa Hukum H. Abdullah atas dugaan tindakan memberi keterangan tidak benar dan dugaan penyerobotan tanah serta dugaan tindak pidana membantu melakukan penyerobotan tanah.

Laporan ini merupakan tindaklanjut permasalahan atas lahan yang sudah beralaskan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikuasai H. Abdullah yang pada tahun 2017 beberapa warga tanpa hak membuat Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dan disetujui oleh Kepala Desa Sangking Baru.

Dalam laporan surat pengaduan/laporan juga dituliskan atas dasar SPPFTB dan Surat Keterangan Tidak Dalam Sengketa yang dikeluarkan oleh Kades Sangking Baru, warga secara berkelompok mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotabaru.

Atas dasar itu Kantor BPN Kotabaru memproses permohonan tersebut dan mengeluarkan Surat Keputusan Tentang pemberian Hak Atas Tanah kepada pemohon.

Dalam isi pengaduan/laporan H. Abdullah sempat menyampaikan keberatan atas terbitnya SK Kepala Kantor BPN Kotabaru dan pihak Kantor BPN Kotabaru memediasi penyelesaian masalah namun tidak diterima oleh perwakilan warga yang saat itu diwakili oleh Kades Sangking Baru.

Noor Ipansyah, SH, MH dari Tim Kuasa Hukum H. Abdullah mengatakan proses pengaduan/laporan ini pihaknya memberikan waktu kepada aparat hukum melaksanakan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti untuk proses selanjutnya. (DBG)