Itulah yang bisa ditangkap dari tanggapan Sekdakab Tanah Bumbu yang dinonaktifkan, H. Rooswandi Salem, M.Sos, MM oleh Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor.
Penonaktifan Sekdakab Tanah Bumbu sejak tanggal 22 Oktober 2020, digantikan oleh Pelaksana Harian (Plh), Dr. H. Ambo Sakka, M.Pd yang sebelumnya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu.
H. Rooswandi Salem, M.Sos, MM merasa dirinya terzalimi dikarenakan apa yang menjadi tuduhan pelanggaran terhadap disiplin PNS oleh dirinya selama ini tak mendapat teguran maupun peringatan.
"Saya merasa dizalimi, tapi sabar saja," ujar Rooswandi.
Sementara itu tak sedikit warganet yang memberikan tanggapannya setelah mengetahui pemberitaan seputar penonaktifan Sekdakab Tanah Bumbu ini. Tak sedikit yang mengaitkannya dengan masalah politik menjelang Pilkada yamg mana diketahui Bupati Tanah Bumbu merupakan Ketua Tim Pemenangan Paslon Zairullah Azhar dan HM. Rusli (ZR).
Isu di internal Pemkab Tanah Bumbu yang beredar memang selama ini antara Bupati dan Sekdakab kurang berkecocokan dalam mengelola pemerintahan.
"Boleh saja sepanjang ada ijin dari Mendagri di saat mau Pilkada ini," tanggap Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Supiansyah, ZA, SE, MH terkait penonaktifan Sekdakab tersebut. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Momentar Anda adalah cerminan otak Anda, maka lebih baik diam daripada sok tahu.