Ketua DPRD Tanah Bumbu; Pemberitahuan Kesehatan Gratis Bernuansa Politis

"Semestinya dari awal bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum termasuk di BPJS itu bisa digunakan dana yang Rp 6 milyar itu. Dan ternyata sudah berlangsung sampai hari ini sudah bulan 11 (Nopember, Red), di APBD Perubahan kemarin ada terhutang sekitar Rp 4 milyar, berarti kan Rp 10 milyaran itu. Nah kalau Rp 10 milyar itu digunakan bagi masyarakat di Tanah Bumbu; itu sudah luar biasa," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, H. Supiansyah, ZA, SE, MH, menjawab pertanyaan beberapa Kru Media terkait pelayanan kesehatan dan berobat gratis bagi warga Tanah Bumbu yang tidak dan kurang mampu.

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor (a.k.a RS Amanah Husada) bersama beberapa Anggota DPRD dari PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar dan PKS.

Ketua DPRD Tanah Bumbu pun menyoal surat imbauan yang diterbitkan Pemkab Tanah Bumbu menindaklanjuti instruksi Bupati melalui Dinas Kesehatan terkait pelayanan kesehatan di FKTP/Puskesmas yang ditujukan ke seluruh Kepala Puskesmas se Tanah Bumbu. Surat Pemkab Tanah Bumbu tersebut dikeluarkan pada 5 Oktober 2020 pasca mendapat 'sindiran' dari Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming menyindir program kesehatan gratis menggunakan E-KTP yang hilang tak dilaksanakan lagi oleh Pemkab Tanah Bumbu.

"Semestinya dari awal Bupati Tanah Bumbu itu mengeluarkan surat pemberitahuan, jangan ujug-ujug saat ini, kelihatan sekali bahwa ada nuansa politis disitu," tutup H. Supiansyah.

Diketahui Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor merupakan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan bagian dari im pemenangan Paslon Nomor Urut 3 yakni Zairullah Azhar yang berpasangan dengan HM. Rusli yang adalah kakak dari pengusaha terkenal H. Isam. (Red)