Salah 'Anprah' Dana Desa Untuk Pembangunan Digunakan Untuk BLT DD

Proyek Pembangunan Siring di RT 11 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tertunda karena dananya digunakan untuk pembayaran BLT DD tahap 4.

Hal ini diakui Pjs Kepala Desa Dirgahayu, Supriadi.

Terpakainya dana desa pembangunan proyek siring di RT 11 Desa Dirgahayu menurut Pjs Kades Dirgahayu karena Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kotabaru (BPMPD) salah anprah (permintaan; aanvraag/Belanda) dari desa lain ke desa Dirgahayu. Salah amprah yang seharusnya sebesar Rp 134 juta tapi yang diterima Rp 101 juta sehingga pada saat itu Siltap kekurangan sebesar Rp 33 juta. Karena kekurangan ini akan ada 5 RW/5 Kadus yang tidak terbayar sehingga disepakati bersama Sekretaris Desa dana desa yang ada digunakan untuk membayar RW dan Kadus sebesar Rp 33 juta dan BLT DD yang tertunda pencairannya sebesar Rp 28 juta.

Jadi lanjut kata Pjs Kades Dirgahayu, Supriadi, bukan hanya BLT DD saja yang dibayar dengan menggunakan dana desa tetapi juga untuk membayar gaji RW/Kadus dengan menggunakan dana dari proyek pembangunan siring RT 11 yang berasal dari dana desa.

Ketua BPD Desa Dirgahayu, Nazarudin, mengatakan informasi yang dia terima memang benar dana desa untuk proyek pembangunan siring RT 11 dipakai untuk talangan pembayaran BLT DD. 

Menurut Nazarudin lagi andai ia tahu akan dipakai pihaknya (BPD, Red) tidak akan mengijinkan penggunaan dana desa itu untuk pembayaran BLT DD. 

Awak media yang mencoba mengkonfirmasi masalah salah anprah ini ke BPMPD, seorang staf yang berada di kantor mengatakan pejabat yang berhak untuk menjawab itu sedang dinas luar dan baru Senin pekan depan ada dikantor.

"Nanti Senin beliau ada, masih dinas luar di Kelumpang Barat dan Kelumpang Hulu, langsung sama Bos-nya nanti anda konfirmasi, jadi tak salah jawabannya," kata staf yang ada di kantor. 

Harus ada kejelasan penggunaan dana desa agar tidak menyalahi aturan penggunaan dana desa yang berujung terlambatnya pembangunan di desa. (DBG)