Mengingat Lagi, Tiang Pancang Jembatan Pulau Laut Kotabaru

Memandang tiang-tiang pancang rencana pembangunan Jembatan Pulau Laut dari atas kapal penyeberangan (Ferry) di Pelabuhan Tanjung Serdang Kotabaru; pandangan pun tak bisa tidak mesti mengarah pula ke pelabuhan batubara milik Sebuku Group yang menjadi latar belakang tiang-tiang pancang itu.

Jembatan Pulau Laut.

Rencana jembatan yang akan menghubungkan daratan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru dengan daratan Pulau Kalimantan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Beritanya sudah kemana-mana sejak hampir sewindu lalu. Jembatan yang memberikan harapan dan impian bagi warga Kotabaru terutama yang bermukim di daratan Pulau Laut.

Menuntaskan pembangunan jembatan tersebut akan menghabiskan duit trilyunan rupiah. Informasi awal pembangunan akan didanai dan dilakukan oleh PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) sebagai konpensasi untuk eksploitasi tambang batubara di daratan Pulau Laut. Namun dengan berbagai pertimbangan kemudian batal.

Informasi berikutnya adalah pembangunan didanai secara patungan antara Pemerintah Pusat, Pemprop Kalsel, Pemkab Kotabaru dan dibantu Pemkab Tanah Bumbu dengan komposisi pendanaan; Pemerintah Pusat menanggung sebesar Rp 1,5 trilyun, Pemprop Kalsel Rp 1 trilyun, kemudian sebesar Rp 1 trilyun ditanggung Pemkab Kotabaru yang dibantu Pemkab Tanah Bumbu.

Kotabaru sebagai pihak yang sangat berkepentingan atas jembatan tersebut bukan tinggal diam. Sudah puluhan milyar rupiah yang digelontorkan untuk mewujudkan jembatan tersebut yakni dengan mendanai pembangunan tiang pancang. Sementara itu Pemkab Tanah Bumbu masih belum menggelontorkan dana bantuannya dikarenakan beberapa hal yang belum memungkinkan diantaranya selain Tanah Bumbu sangat perlu membenahi dan membangun berbagai infrastruktur untuk warganya, juga dikarenakan pandemi Covid-19 yang banyak menyita anggaran. Selain itu pelaksanaan Pilkada di 2020 yang anggarannya juga cukup besar, serta pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi Kalsel tahun 2021 dimana Tanah Bumbu sebagai tuan rumah yang akan menjamu 12 kabupaten dan kota di Kalsel. Pelaksanaan MTQ ini pun butuh anggaran cukup besar, yang membuat Tanah Bumbu belum bisa membantu proses dan kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut.

"Kita akan membantu pembangunan jembatan tersebut sesuai kemampuan yang akan dianggarkan setiap tahun di APBD. Namun kita tak mungkin berbagi fifty-fifty dari Rp 1 trilyun itu dengan Kotabaru, karena kita juga perlu dana untuk terus membangun infrastruktur dan fasilitas umum," ungkap seorang Anggota DPRD Tanah Bumbu, beberapa waktu lalu.

Keberhasilan menuntaskan pembangunan Jembatan Pulau Laut ini tampaknya memang kembali ke pihak Kotabaru apakah Kepala Daerah maupun DPRD, karena Kotabaru lah yang sangat berkepentingan terhadap adanya jembatan tersebut. Pemerintah Daerah Kotabaru yang dalam hal ini Pemkab dan DPRD harus terus proaktif berjuang melobi Pemerintah Pusat maupun Pemprop Kalsel agar bersedia menganggarkan dana, sehingga tak mengganggu APBD yang ada.

Tapi secara prediksi atau dugaan, keberadaan Jembatan Pulau Laut jika pembangunannya selesai, maka terdapat pihak yang terkena dampaknya yakni keberadaan kapal penyeberangan (Ferry) yang sudah puluhan tahun melayani pelayaran dari dan Kotabaru ke Tanah Bumbu. Jika jembatan itu selesai dibangun, dampak pastinya adalah keberadaan pelayanan ferry akan jauh berkurang kalau tak ingin dikatakan berhenti dikarenakan para pengguna tentu lebih memilih melewati jembatan daripada main ferry yang butuh waktu cukup lama tiba di pelabuhan. Logikanya kalau panjang total jembatan sekitar 5 atau 6 kilometer; ini cuma butuh waktu kurang dari 10 menit menyeberang dari dan Tanjung Serdang ke Batulicin.

Warga Kotabaru tentu sangat berharap banyak agar Jembatan Pulau Laut cepat selesai, namun Pemerintah sedang kesulitan keuangan yang banyak disita untuk penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Berharap ke pihak swasta ? Mungkin saja, jika keberadaan jembatan itu profitable alias bisa mendatangkan keuntungan; misalkan dijadikan jembatan tol berbayar dan break event point (balik modal) bisa cepat pula. 

Warga Kotabaru agaknya harus ekstra sabar menunggu jembatan itu membentang di atas Selat Laut. Berharaplah ke Kepala Daerah dan DPRD Kotabaru sambil didukung dan didorong agar terus memperjuangkan jembatan tersebut hingga selesai. Tak usah terlalu berharap ke Tanah Bumbu, karena Tanah Bumbu akan tetap membantu sesuai kemampuannya. Dan ingat, Jembatan Pulau Laut itu merupakan keinginan Kotabaru bukan keinginan daerah lain. (Red)