Warga 2 Desa di Kelumpang Selatan Hadang Truk Angkutan Sawit

Puncak kekesalan warga di 2 desa dari 5 desa yang terimbas serangan hama wawung (kumbang tanduk) yang mematikan kurang lebih 5.300 pohon kelapa sawit, pun menghadang angkutan sawit SKPE (Sinarmas Grup) di simpang tiga jalan Sungai Limau Kecamatan Kelumpang Selatan.

Warga dari Desa Sungai Kupang Jaya dan Desa Sangking Baru Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru menghadang truk angkutan sawit Sungai Kupang Estate (SKPE) yang lewat.

Sebanyak 5 unit truk bermuatan kelapa sawit kebun inti yang dihentikan menunggu management dari SKPE Sinarmas Grup untuk menindaklanjuti tuntutan warga. Sedangkan angkutan sawit plasma SKPA tetap dibiarkan lewat seperti biasa.

Kepala Desa Sungai Kupang Jaya, Yanto Saputera mengatakan penutupan jalan ini adalah bentuk kekecewaan warga 2 desa dari 5 desa kepada pihak perusahaan (SKPE  Sinarmas Grup) karena hingga kini tidak ada kejelasan atas tuntutan yang sudah diajukan warga.

Yanto juga mengatakan aksi ini akan terus berlanjut sebelum ada respon baik dari pihak perusahaan. 

Untuk menjaga situasi kondusif, Kapolsek Kelumpang Selatan, Ipda Harry Saputro bersama anggota Polsek turut ke lokasi untuk memantau situasi dan kondisi, dan meminta tetap menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Pihak managemen perusahaan yang akhirnya datang menyepakati akan adanya pertemuan kelanjutan, dan menjamin tidak ada lagi pertemuan-pertemuan di belakang yang tanpa diketahui oleh Kepala Desa, Babhinsa dan Babhinkamtibmas untuk menghindari kecurigaan di masyarakat. 

Penutupan jalan akhirnya bisa diselesaikan dengan sehelai surat pernyataan diantaranya agar oknum perusahaan tidak lagi melakukan manuver-manuver yang berpotensi memecah belah warga, kesepakatan di kedua pihak dimediasi oleh pihak Polsek Kelumpang Selatan. 

Adapun tuntutan warga 2 desa tersebut adalah pihak perusahaan dalam melakukan apapun khususnya terkait dampak replanting [penanaman kembali, Red] harus sepengetahuan Kepala Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Dan juga pihak warga agar perusahaan mengganti Manager dan Asistennya. (DBG)