Politisi Gerindra; Pembagian Dana JPS di Tanah Bumbu Sebaiknya Usai Pilkada

Rencana pembangian dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kepada lebih dari 23 ribu warga Tanah Bumbu menjelang waktu pelaksanaan hari pencoblosan Pilkada Tanah Bumbi tahun 2020, mendapat tanggapan sejumlah pihak.

Setelah sebelumnya ditanggapi oleh para Politisi dari PDIP, juga mendapat tanggapan serupa dari Politisi Partai Gerindra.

"Kalau pendapat saya lebih baik pembagian dana JPS itu setelah pelaksanaan Pilkada, karena kalau dibagi saat menjelang Pilkada; muatan politis pasti sangat kental," tanggap Said Ismail Kholil Aliderus, Politisi Partai Gerindra yang juga adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (21/11/20).

Ditambahkannya, jangan sampai niatan baik pemerintah dengan membagikan dana JPS menjadi tercoreng dengan balutan politik.

Adapun dana JPS yang rencana akan dibagikan tersebut sebesar lebih dari Rp 21 milyar yang dimohon oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu melalui Nota Dinas bernomor B/443.1/2765/BPBD-KL.2/XI/2020 tertanggal 18 Nopember 2020, dan telah mendapat disposisi dari Asisten Setdakab Bidang Pemerintahan dan Kesra serta Plh Sekdakab tinggal menunggu disposisi dari Bupati Tanah Bumbu.

Keterangan berupa rilis dari Pemkab Tanah Bumbu; menurut Kepala Dinas Sosia, Basuni menyebut pembagian dana JPS tersebut kalaupun nota dinas sudah didisposisi oleh Bupati; tak mesti langsung cair karena ada tahapan lagi yang dilakukan tanpa menyebut jenis tahapan apa saja.

Adapun yang akan menerima dana JPS untuk selama 3 bulan yang besarannya adalah Rp 900 ribu itu antara lain fakir miskin, disabilitas, lansia dan yatim piatu yang keseluruhannya berjumlah 23.586 KK.

Sejumlah pihak yang menanggapi rencana pembagian dana JPS tersebut jelang Pilkada mengkuatirkan akan munculnya nuansa politik mengingat Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor merupakan bagian dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3; Zairullah Azhar dan HM. Rusli. (Red)