[Editorial] Netralitas Media dan Kerjasama Dengan Pemerintah

Pelaksanaan Pilkada tak cuma melibatkan para peserta (Paslon) yang berkontestasi tapi juga melibatkan media (baca; arus utama) sebagai wahana maupun corong bagi Paslon masing-masing.

Pendukung dan keberpihakan media kepada Paslon tertentu tak dapat dipungkiri; sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah, dan tidak saja ditunjukkan di Pilkada tapi juga di Pemilu dan Pilpres. Karena diketahui para perusahaan pemilik dan pengelola media adalah kebanyakan pihak swasta yang memang mendapat peluang dan ijin dari negara berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Soal keberpihakan media ke Paslon tertentu; baik secara medianya maupun para pelaku (wartawan, jurnalis), tak ada larangan yang mengatur seperti halnya netralitas ASN, TNI dan Polri. Kalaupun ada pihak media yang tak memihak, ini lebih kepada kebijakan pihak media itu sendiri. 

Untuk diketahui, lembaga pemberitaan yang berbadan hukum (diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas); selain berfungsi sebagai kontrol sosial melalui pemberitaannya, juga sebagai lembaga ekonomi yang tentu saja berorientasi kepada keuntungan (profitable), meraih keuntungan (profit) karena perusahaan media juga berkewajiban menyejahterakan para pekerjanya.

Kalau di banyak daerah selama ini terdapat kontrak pemberitaan antara pihak perusahaan media dengan pihak pemerintah (Pemda); adalah hal yang lumrah asalkan sesuai dengan aturan perundangan. Pihak media yang berkerjasama dalam pemberitaan dan publikasi dengan pihak Pemda; bukan langsung diartikan pihak media itu dibiayai oleh Pemda, tapi didasari oleh hal-hal yang saling menguntungkan. 

Pihak perusahaan media terutama yang berstatus swasta, membiayai dan menghidupi dirinya sendiri, sehingga sebagai perusahaan akan terus mencari pihak-pihak yang mau diajak berkerjasama saling menguntungkan; untuk membiayai operasional perusahaan termasuk bayar upah para pekerja dan juga bayar pajak. 

Sekali lagi, terkait netralitas media, tak ada aturan untuk itu namun lebih kepada kode etik dan asas kepatutan serta kebijakan perusahaan. (Red)